LSF DIBUBARKAN? YOU GOTTA BE KIDDING ME!

 

Beberapa hari belakangan ini perhatian kita mungkin terstimulus untuk memperhatikan sebuah pewacanaan mengenai Lembaga Sensor Film (LSF) yang dengan gencar dimuat di berbagai media. Adalah segelintir insan perfilman yang menyebut dirinya Masyarakat Film Indonesia (MFI) yang pertama-tama menggulirkan pemikiran yang nyeleneh ini. MFI dengan tokoh garis kerasnya seperti ratna sarumpaet dan dian sastro dengan ‘bersemangat’ menuntut pemerintah agar mencabut UU No 8/1992 tentang perfilman yang menjadi landasan hukum legal formal bagi kinerja LSF.

Kita bersama memahami berbagai kajian mengenai prilaku bebas di AS yang berkembang pada sekitar tahun 1960-an, yang menyimpulkan secara seragam bahwa salah satu faktor yang mendorong berkembangnya pergaulan bebas di kalangan muda-mudi AS adalah akibat diperbolehkannya adegan –maaf – ciuman di televisi, yang kemudian ‘menginspirasi’ penonton untuk melakukan hal yang sama. Sebenarnya orang yang berpendapat LSF harus dibubarkan sedikit sekali jumlahnya, namun pemberitaan yang gencar menimbulkan kesan bahwa insan-insan yang kurang memahami pendidikan nilai ini banyak. Bila saudara-saudara coba surfing, dominant penyimak masalah ini tidak sepakat dengan pembubaran LSF, misalkan saya coba muat beberapa dari www.kapanlagi.com berikut ini:

Gw pikir.. orang2 yg menginginkan LSF bubar adalah orang yg keblinger, budeg kupinge, dan betul2 orang yg tidak bermoral (padahal mereka/MFI gw liat orang2 bependidikan).

di sisi lain, saya jadi mikir. Apakah tidak ada cerita/adegan lain yang bisa ditampilkan selain yang disensor itu? Kenapa harus menggambarkan kekerasan yang sadis dan sex yang vulgar? Apakah adegan btw, saya tadi malem nonton Happy Feat di HBO. Saya yang sudah tua saja tertarik nonton film animasi itu. Hmmm….apakah orang Indonesia ndak ada yang tertarik untuk belajar membuat fim animasi seperti itu? Saya rasa masih banyak sisi sisi perfilman yang bisa dikembangkan. Bukan meributkan masalah sensor sensoran terus.Mau dibawa kemana generasi muda kita bila mereka direcoki dengan film2 yg seronok/bahkan beradegan sex, pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan yg tanpa sensor? Chainsaw

Berikut saya lampirkan artikel dari jawa pos mengenai permasalahan ini.

Menkominfo Republik Indonesia Mohammad Nuh baru-baru ini mengunjungi Lembaga Sensor Film (LSF) untuk memberi dukungan bagi lembaga tersebut. Sebab,
akhir-akhir ini, lembaga itu digempur badai, digugat sejumlah insan perfilman yang bergabung dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI).
MFI begitu membenci LSF yang dilindungi undang-undang. Baru-baru ini, mereka mengajak beberapa sineas luar negeri berbondong-bondong menghadap Mahkamah
Konstitusi (MK) dengan harapan MK menganulir atau mencabut UU No 8/1992 tentang Perfilman yang melindungi LSF.
Para insan film muda dari MFI tersebut berang karena LSF memotong 13 judul film Indonesia, menolak satu judul film, meski juga meloloskan 50 judul film Indonesia. Mereka menganggap kreativitas seni harus dinilai sebagai keindahan, meski itu adalah adegan seks yang vulgar, kejahatan yang amat culas serta kekerasan yang sadis, dan semua digambarkan dengan sangat rinci dan mengguncang jiwa.
Ketika Menkominfo melihat potongan-potongan film tersebut, beliau bergidik ngeri dan segera menelepon Ketua MK Jimly Asshiddiqie agar mau menonton potongan-potongan film itu sebelum menelurkan keputusan terkait dengan LSF.
Kebebasan untuk Merusak
Era reformasi memang menggulirkan kebebasan yang dulu pada era Orba amat dibatasi. Sayangnya, perusak moral bangsa juga memanfaatkannya dengan slogan liberalisme,
hak asasi berbuat apa saja, bahkan meski membunuh hak asasi mayoritas masyarakat dan semangat besar untuk menolak Tuhan, agama, serta moral.
Contoh yang masih hangat adalah perang sastra antara kubu sastra seks, ateis, dan liberalisme yang menggempur kubu sastra penjaga moral. Masalah tersebut sampai sekarang belum selesai. Bahkan, dalam surat kabar Suara Karya, kubu sastra seks dan liberalisme kembali mulai menyiram bensin. Apalagi menjelang kongres Komunitas Sastra Indonesia (KSI) yang lebih membela sastra penjaga moral.
Sementara permasalahan tersebut menunggu kebijakan pemerintah sebagai pengemban amanat bangsa dan masyarakat luas, bergulir pula permasalahan televisi swasta nasional.
Dalam UU Penyiaran yang sudah diundangkan memang disebutkan bahwa pemerintah -dalam hal ini Depkominfo- harus sudah mengawal pelaksanaan UU tersebut mulai 28
Desember 2007. Terutama pelaksanaan kerja sama berjaringan antara TV nasional dengan TV lokal.
Maka, pemerintah pun “melaksanakan”, tentu saja dengan cara melihat kenyataan di lapangan. Yakni, setahap demi setahap sesuai kondisi yang ada, yaitu dengan
mengevaluasi dulu kinerja stasiun lokal, sosialisasi dan penyiapan “sistem stasiun berjaringan”, rencana dasar teknik penyiaran dan perangkat teknisnya, rencana induk frekuensi, perizinan, penetapan kelulusan uji coba, penentuan daerah ekonomi maju dan
kurang maju, pembahasan jumlah ideal televisi lokal di sebuah cakupan wilayah siaran, serta masih banyak permasalahan yang perlu dipersiapkan.
Apalagi, sekarang mengemuka permasalahan kesulitan memecah kepemilikan saham stasiun berjaringan antara stasiun nasional dengan daerah. Konon, ini masalah yang sangat rumit karena ada aspek perdata dan pidana yang akan menjadi konsekuensi yang menyertai.
Namun, ketika Depkominfo melaksanakan tahap-tahap itu, muncul kritik dari berbagai kalangan yang kurang sabar. Misalnya, beberapa tokoh DPR, tokoh KPI daerah, dan pengamat pertelevisian. Mereka seakan-akan tidak pernah mengerti bahwa bayi-bayi pun tidak sama kemampuannya untuk segera berdiri dan berbicara. Ada yang cepat mampu berdiri dan berjalan tertatih-tatih, ada yang sudah berusia cukup, tapi masih belum bisa
berbicara.
Ironisnya, kalangan TV lokal malah cukup sabar. Padahal, justru merekalah yang akan kebagian rezeki nomplok pelaksanaan UU Penyiaran, terutama dalam hal sistem penyiaran berjaringan.
Jimmy Silalahi, pelaksana harian ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia), mengungkapkan di koran ibu kota bahwa TV lokal harus segera menyiapkan diri
mengantisipasi datangnya era siaran berjaringan. Salah satunya adalah segera bermigrasi dari sistem siaran analog ke sistem digital.
Memang, sistem analog masih bisa dipakai, meski kini sudah datang zaman siaran digital. Namun, hanya TV-TV lokal yang bersistem digital-lah yang akan lebih mudah bekerja sama dalam sistem jaringan. Sebab, mau tak mau, semua siaran akan memakai sistem digital.
Siapkan SDM
Karena itu, jika persoalan-persoalan rumit tersebut masih menghadang jalannya “tahap-tahap” pelaksanaan RUU Penyiaran, lantas bagaimana mungkin memaksakan kehendak RUU Penyiaran secara ideal seperti yang tertulis secara formal?
Tapi, selain mengawal tahap-tahap tersebut di rel yang sesuai, sebenarnya yang lebih menarik dan mendesak untuk dikerjakan masyarakat daerah adalah menyiapkan SDM sebaik-baiknya untuk menyambut ledakan peluang pekerjaan menarik tersebut.
Sekolah-sekolah TV, kursus akting, sekolah manajemen production house, sanggar-sanggar yang akan mengelola artis, penonton peserta syuting di studio televisi, sampai sekolah animasi untuk pembuatan iklan dan sebagainya merupakan peluang bisnis yang sangat menggiurkan untuk segera digarap mulai sekarang, daripada terus-menerus sibuk meributkan persoalan-persoalan besar bisnis pertelevisian yang padat modal.
Untuk menyiapkan SDM yang baik dan bermutu, tentu tidak cukup dengan kursus singkat satu semester. Alangkah baiknya tiap daerah mendirikan sekolah tinggi
pertelevisian, setara dengan IKJ, misalnya. Sambil menunggu lulusan-lulusan terbaik disiapkan, semua pihak menjalankan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan
UU Penyiaran bisa berjalan sesuai tahap-tahapnya tanpa kendala berarti.

 

2 Komentar

  1. jika saja itu terjadi-pembubaran LSF- hendak dikemanakan masa depan anak2 kita. jika iya, saya ngeri membayangkannya, generasi muda kita adalah generasi yang sangat liberal dalam segala hal dan ia tidak takut lagi akan TuhanNya… sekarang saja saat lembaga ini masih berdiri, film dan sinetron yang ada tak bisa dijadikan tontonan lagi karena terlalu banyak yang harus disensor apalagi nanti ketika tidak ada. Naudzubillah..bagi orangtua perannya menjadi sangat penting ketika mengawasi anak2nya menonton. pantau terus jangan sampai ada celah-celah untuk masuk. Allah lah penolong kita…

  2. iya! dodol tuh orang2!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s